Andalkan OP, PT Food Station Dituding Gagal Stabilkan Pangan Jakarta


Jakarta – Digelarnya operasi pasar (OP) beras medium oleh PT Food Station Tjipinang Jaya menunjukkan BUMD pangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini gagal menjaga harga dan stabilitas pangan di Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Presidium Jaringan Pemantau Kebijakan Publik Jakarta (JPKPJ) Herlambang Wibowo di Jakarta (23/11/2018). Sebab, ujar Herlambang, PT Food Station sendiri memiliki peran penting yang focus pada stabilitas harga dan stok beras di DKI Jakarta.

“Kalau OP digelar, maka Food Station sebagai pengemban amanat Perda No 6 thn 2014 gagal berperan menjadi buffer stock,” katanya.

OP beras medium kembali diluncurkan di Pasar Induk Beras CIpinang (PIBC) sebanyak 100 ribu ton pada Kamis (22/11/2018). OP digelar PT Food Station hingga Maret 2019 karena stok beras medium dianggap kurang dan harganya naik, meskipun stok beras di PIBC saat ini mencapai 53 ribu ton.

“Ini merupakan sebuah anomali beras. Sebuah kejanggalan di saat stok beras di PIBC banyak dan di saat stok beras secara nasional surplus, ternyata stok beras yang banyak di PIBC adalah beras premium,” kata Herlambang.

Banyaknya beras premium ini, menurut Herlambang, bukan hanya karena panen musim kemarau ini baik hasilnya, tapi juga karena para pedagang mengejar keuntungan yang lebih besar dengan menjual beras premium dan tak menyediakan beras medium.

“Semua ini ujungnya keuntungan yang besar bila menjual beras premium, karena adanya harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp 12.800, sementara medium Rp 9.450.  Ada selisih Rp 3.350 yang dikejar dan diperebutkan oleh pengusaha perberasan,” katanya.

Padahal, untuk menjadikan beras medium ke premium, kata Herlambang, cukup mudah, tergantung proses di penggilingan saja, mau produksi yang medium atau premium tergantung pesanan. “Dioplos sedikit, beras medium sudah jadi beras premium. Pedagang sedang mengejar keuntungan dengan menjual beras premium, makanya medium langka,” ujar dia.

Selaku BUMD pangan, ujar Herlambang, Food Station seharusnya paham beras jenis apa yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat DKI yaitu beras medium. Namun,  menurutnya, justru Food Station sendiri berperan aktif dalam perdagangan beras premium, dan dengan bangganya Food Station menjual beras jenis premium ke pasar modern secara besar-besaran.

Seharusnya Food Station fokus pada beras medium saja karena itu jenis beras yang paling banyak dikonsumsi oleh warga Jakarta, bukan beras premium yang konsumennya segmented atau terbatas di kalangan ekonomi mampu,” ujar Herlambang.

Untuk memperoleh atau memiliki stok beras medium, ujarnya, Pemprov DKI Jakarta sudah mengucurkan penambahan modal daerah (PMD) ratusan miliar ke Food Station demi menjaga ketahanan pangan Jakarta.

“Namun, kenyataannya Food Station tak memiliki stok beras medium. Bahkan, untuk mengatasi kelangkaan beras medium, perusahaan ini malah mengandalkan OP dan minta beras medium ke Bulog. Jadi kemana larinya uang PMD ratusan miliar yang diperuntukkan stok beras beras itu,” kata dia.

Kalau Food Station fokus berjualan beras premium berarti sama saja dengan perusahaan swasta lainnya. “Lalu, apa bedanya Food Station dengan perusahaan swasta lainnya? Padahal Food Station sudah dikucurkan dana ratusan milyar oleh Pemprov DKI untuk stok beras demi menjaga ketahanan pangan di Jakarta,” ujarnya.

Herlambang membandingkan, Bulog saja menyerap beras medium lebih banyak daripada beras premium. Hal ini untuk menjaga ketahanan pangan karena masyarakat banyak mengonsumsi beras medium daripada beras premium.

Hal ini, kata dia, berbeda dengan Food Station yang justru memfokuskan diri pada beras premium, bahkan mengabaikan beras medium, meskipun jenis beras ini paling banyak dikonsumsi warga Jakarta. “Manajemen Food Station sekarang justru memfokuskan diri pada produksi, distribusi, dan perdagangan beras premium, karena komisaris maupun direksinya yang berlatar orang retail,” tuturnya.

Karena itu, Herlambang berpendapat, Food Station sama sekali tak berperan apapun dalam menjaga stabilitas pasokan, stok, maupun harga beras medium di Jakarta. Lebih dari itu, ujarnya, perusahaan ini gagal menjaga ketahanan pangan di ibukota.

“Food Station sama sekali tidak dapat berperan apa-apa. Semua hanya pencitraan tingkat tinggi. Food Station gagal melaksanakan amanah menjaga ketahan pangan DKI. Sungguh memalukan sekali,” katanya.

Komentar Anda
comments icon 0 comments
4 views
bookmark icon

Write a comment...