BWM-BUMDes Lokomotif Baru Perekonomian Desa


Purwokerto – Sungguh ironi di Negeri dengan kekayaan sumber daya alam melimpah ruah, ekonomi masyarakat pada mayoritas desanya berada dalam situasi sulit, dimana kemiskinan menjadi pemandagan sehari-hari yang memilukan sekaligus memalukan.

Tidak terbantahkan, kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia memang masih tinggi. Hampir seluruh wilayah Nusantara cenderung memiliki tingkat kemiskinan 12 – 28% atau berada di atas rata-rata nasional. Saat ini, jumlah penduduk miskin di tanah air mencapai 26,6 juta jiwa, sekitar 10,12%, dengan tingkat ketimpangan ekonomi masyarakat desa dan kota sebesar 0,39.

Potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, desa wisata, dan energi baru terbarukan yang dimiliki 74.958 desa mulai dari Aceh hingga Papua masih belum cukup kuat melepaskan belenggu kemiskinan. Bahkan, masyarakat desa juga masih terkendala dengan akses terhadap informasi dan lembaga keuangan.

Indek literasi dan inklusi keuangan di pedesaan pun sangat rendah, yakni 23,9% dan 63,2%. Prosentase ini jauh di bawah rata-rata tingkat inklusi keuangan negara-negara tetangga, Thailand dan Malaysia (tanpa menyebut Singapura), yang masing-masing di atas 90%. Padahal, kedua hal itu bisa menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sadar akan hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah mulai memikirkan bagaimana cara masyarakat desa bisa keluar dari kemiskinan. Berbagai program dikreasi agar masyarakat di segmen ini bisa terangkat derajatnya. Dari program tersebut, ada yang masih percobaan bahkan ada pula yang sudah berhasil. Satu diantara yang saat ini masuk tahap uji coba serta sedang digalakkan OJK adalah Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam merealisasikan kedua program itu, OJK mengajak peran aktif seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan, salah satunya pesantren. Elemen masyarakat ini memiliki fungsi strategis dalam pendampingan guna mendorong perekonomian masyarakat pedesaan.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono mengungkapkan, dengan jumlah 28.194 unit, pesantren punya potensi besar untuk memberdayakan umat serta berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. “Pemberdayaan ekonomi umat harus hadir menjadi salah satu solusi dalam pengentasan ketimpangan dan kemiskinan,” ujarnya dalam Media Gathering, di Purwokerto, akhir pekan lalu.

Menariknya, modal pendirian BWM terbilang ringan, hanya Rp4-8 miliar. Dalam operasionalnya, tidak semua dana itu disalurkan ke pembiayaan namun sekitar Rp3 miliar dari Rp8 miliar bisa ditempatkan di deposito. Ini sudah dilakukan di negara lain, seperti Turki yang menggunakan konsep tersebut bagi pendidikan gratis masyarakatnya.

“Dari deposito akan dapat bunga simpanan sekitar 5-6% yang bisa digunakan untuk operasional perusahaan, sehingga BWM tak perlu mengenakan margin tinggi kepada para nasabah. Bila seluruhnya disalurkan ke pembiayaan, maka kegiatan operasional tidak akan nutup,” papar Ahmad Soekro.

Terkait status, BWM bukan merupakan institusi perbankan tetapi masuk dalam kategori Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang merupakan bagian dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Selain itu, meskipun namanya bank wakaf namun lembaga keuangan ini tidak menjalankan fungsi wakaf. Alasan penamaan Bank Wakaf Mikro disebabkan operasinya yang berada di wilayah pesantren.

Diakui Ahmad Soekro, selama ini pihaknya mengalami kesulitan menggunakan lembaga perbankan untuk menjalankan fungsi inklusi keuangan karena memiliki aturan yang ketat. Sehingga, pendekatan IKNB dinilai lebih cocok untuk fungsi tersebut. Badan hukumnya adalah koperasi dengan izin usaha sebagai LKMS sehingga pengawasannya berada di bawah OJK.

“BWM tidak bisa menjalankan fungsi bank sebagai penerima simpanan, tapi bisa menyalurkan pembiayaan. Ketentuan lain, BWM adalah berbasis kelompok dengan imbal hasil rendah atau hanya 3% per tahun serta tanpa agunan,” ujarnya.

Hingga saat ini OJK sudah memiliki 20 BWM yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Adapun jumlah nasabahnya mencapai 3.876 nasabah dengan pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp3,63 miliar dan rasio pembiayaan bermasalah 0%. Tahun ini, OJK akan memperluas ekspansi ke Sumatra, Madura dan Papua dengan target sebanyak 50 BWM.

“Sekarang pilot project BWM berada di kawasan pesantren, namun nanti komunitas gereja juga bisa mendirikan, tapi bukan syariah. Kehadirannya juga tidak akan bersinggungan dengan lembaga keuangan lain seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ataupun Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Sebab, keduanya punya plafon pembiayaan yang berbeda, yakni di atas Rp3 juta. Sedangkan, BWM bisa memberikan pembiayaan minimal Rp 1 juta,” imbuh Ahmad Soekro.

Direktur Pengembangan Keuangan Inklusi OJK Eko Ariantoro menambahkan, sektor jasa keuangan memang menjadi pondasi dari terbentuknya BUMDes. Di dalamnya tidak hanya BWM, tapi juga ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan agen laku pandai. Selain sektor jasa keuangan, jenis usaha lain yang bisa dikembangkan dalam BUMDes adalah pelayanan umum, penyewaan, perantara, perdagangan dan usaha bersama.

“BMW dan BUMDes bisa bersinergi dan apabila dikelola dengan baik bisa menjadi solusi bagi masyarakat pedesaan. Karenanya, kami akan mendorong pengembangan BUMDes di seluruh wilayah Indonesia. Nantinya, secara teknis kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” katanya.     

Kepala Desa Langgongsari, Kabupaten Banyumas Rasim mengungkapkan, Desa Langgongsari sebelumnya adalah daerah termiskin di Kabupaten Banyumas. Namun, melalui pengembangan BUMDes, pihaknya ingin melepas simbol tersebut. Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan BUMDes agar bisa mengelola aset-aset yang ada di desanya.

Salah satu aset potensial yang pantas dikelola adalah potensi agrowisata. Pasalnya, Langgongsari memiliki pertanian, perkebunan dan peternakan yang rugi apabila dilewatkan. “Kami mulai mengembangkan durian bawon, sapi perah, dan kami juga memproduksi gula kelapa,” kata dia.

Pengelolaan aset-aset tersebut, saat ini masih dilakukan oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya pada 2019, BUMDes akan mengelola hal tersebut dengan tidak lagi mengandalkan dana desa. Di sinilah, BWM mulai berperan karena ribuan kepala desa tak terkecuali Rasmin juga berencana mengembangkan lembaga keuangan desa.

Akses Pasar

Pada kesempatan lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, sekitar 82% masyarakat pedesaan masih bergantung pada sektor komoditas sebagai penopang utama ekonominya. Sementara, mereka tidak punya akses yang memadai terhadap pasar.

Akibatnya, hingga kini masyarakat belum bisa menikmati keuntungan yang layak dari berbagai produk komoditasnya. “Hal itulah yang selama ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya masalah kemiskinan di pedesaan,” ungkapnya di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Eko Putro Sandjojo, pihaknya akan terus mengembangkan BUMDes guna membuka akses pasar selebar-lebarya bagi masyarakat pedesaan. Bahkan, menjadi program prioritas Kemendes PDTT tahun ini. “BUMDes diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Karena itu, tiap desa diharapkan punya BUMDes sebagai sumber penghasilan desa,” ucapnya.

Sebab, lanjut dia, dengan mengedepankan potensi unggulan masing-masing desa, unit usaha BUMDes bisa mencakup berbagai jenis bisnis, seperti pemasaran, pengelola Desa Wisata, minimarket, penyewaan tenda dan kursi, serta daur ulang sampah. Selain itu, Kemendes PDTT juga mengajak pengusaha untuk investasi khususnya pada aktivitas pascapanen, seperti pengeringan, pemipilan, penyimpanan, dan pemasaran.

Dalam tiga tahun terakhir, tercatat setidaknya terdapat lebih dari 20 BUMDes dengan penghasilan di atas Rp300 juta. Empat posisi teratas diantaranya ditempati oleh BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Klaten, dengan omset mencapai Rp10,3 miliar. Kemudian disusul BUMDes Tirtonirmolo di Desa Tirtonirmolo, Bantul, BUMDes Mandala Giri Amerta di Desa Tajun, Buleleng, dan BUMDes Karangkandri Sejahtera di Desa Karangkandri, Cilacap.

Untuk meningkatkan tata kelola manajemen BUMDes, Kemendes PDTT menginisiasi pembentukan PT. Mitra BUMDes Nusantara (MBS) sebagai holding company. PT MBS dimotori oleh Perum Bulog dan empat bank milik pemerintah, yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN yang berperan membantu BUMDes (tingkat desa) dalam permodalan serta perluasan jaringan investasi dan skala bisnis.

Komentar Anda
4 recommended
comments icon 0 comments
42 views
bookmark icon

Write a comment...