Kemitraan Usaha Besar-Kecil yang Ideal – Oleh: Dedy Sani Ardi, Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU


Kemitraan adalah pola pencegahan eksploitasi pelaku usaha skala besar terhadap UMKM dengan mengedepankan edukasi sehingga terbuka wawasan tentang pentingnya sinergi yang saling menguntungkan guna mempercepat pertumbuhan bisnis.

Bicara kemitraan usaha antara besar dan kecil di Indonesia bukanlah hal baru. Bahkan, hampir setiap tahun pemerintah focus menjalankan program kemitraan tersebut guna meningkatkan kapasitas dan kapabiltas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga UMKM dalam negeri bisa naik kelas dari kecil ke menengah dan seterusnya sampai menjadi entitas bisnis skala besar dengan daya saing yang tinggi baik di kancah nasional maupun global. Alhasil, jumlah masyarakat sejahtera di tanah air pun terus meningkat lantaran usaha mereka mengalami kemajuan signifikan.

Namun, real-nya di lapangan tidak sedikit UMKM yang justru hanya menjadi ‘sapi perahan’ perusahaan besar. Sehingga, tujuan peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan tak kunjung menghampiri lantaran selalu dihimpit berbagai persoalan yang membuat mereka kesulitan mengembangkan bisnisnya. Jangankan berkembang, untuk sekedar bisa bertahan saja terkadang mereka kewalahan. Akibatnya, banyak diantara UMKM yang gulung tikar karena tidak bisa menjaga keberlanjutan bisnis seiring kian ketatnya persaingan di era pasar global seperti sekarang ini.

Atas dasar itulah, kemudian pemerintah memberikan mandat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menganalisa serta membenahi pola kemitraan usaha besar-kecil yang selama ini telah berjalan, melalui Undang-Undang (UU) No. 2o Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013, sebagai panduan teknisnya.

Selanjutnya, sesuai tugas pokok serta fungsi pengawasan merumuskan berbagai instrument kebijakan di internal KPPU untuk mengakselerasi kemitraan usaha besar – kecil yang ideal. Salah satunya adalah Peraturan Komisi (Perkom) Pengawasan Kemitraan dan Perkom tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang win win solutions.

Dengan demikian, UMKM mendapatkan perlindungan hukum yang jelas ketika mengalami perlakukan kurang adil seperti eksploitasi berlebihan dari para pelaku usaha besar. Sebab, sesungguhnya tujuan utama dari kemitraan itu sendiri adalah melakukan pembinaan terhadap UMKM, bukan ekspolitasi.

Setalah kita coba amati dari data-data Badan Pusat Statistik (BPS) memang persoalan kemitraan terbilang sangat complicated. Salah satunya terkait dengan pemanfaatan information technology (IT) bagi operasional perusahaan untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis. Di satu sisi pengembangan teknologi membutuhkan skala usaha besar dengan kemampuan dan skil yang mempuni sehingga bisa berkompetisi, namun di sisi lain kita melihat UMKM semakin tertinggal lantaran keterbatasan modal yang dimiliki.

Akan tetapi kita melihat bahwa hal itu bukan hitam atau putih,  perekonomian dan struktural. Kita melihat persoalan tersebut merupakan isu strategis, bagaimana membuat ekonomi nasional dapat tumbuh bersama dengan menyertakan UMKM tetapi tidak juga menghambat usaha skala besar untuk terus berkembang. Tidak bisa karena alasan teknologi, kemudian UMKM dengan skil terbatas ditinggalkan begitu saja. Sebab, bila bicara soal bangsa, maka usaha kecil pun harus dibina. Karena itu, pemerintah harus berperan besar dalam menjembatani ketimpangan tersebut supaya ekonomi nasional dapat tumbuh bersama.

Salah satu sukses pemerintah menjembatani usaha besar dan kecil adalah membangun kemitraan yang ideal seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Peraturan ini mengatakan, ada empat prinsip dasar dalam menjalankan kemitraan, yaitu; harus saling memberi; saling mempercayai; saling memperkuat, dan paling penting adalah saling menguntungkan. Keempat prinsip inilah yang akan jadikan sebuah variable pokok bagaimana KPPU melakukan proses pengawasan kemitraan.

Dalam melakukan pengawasan, KPPU punya dua target atau goals, yakni: Pertama, mewujudkan kemitraan ideal dengan jumlah partisipasi yang terus meningkat. Berdasarkan data BPS tahun 2015, dari total 4 juta UMKM di industri pengolahan hanya sekitar 9,89 persen yang melakukan kemitraan. Artinya, masih ada sekitar 90,1 persen usaha kecil yang belum bermitra dengan usaha besar. Karenanya, secara perlahan namun pasti akan terjadi perubahan data tersebut dan sudah seharusnya kita dorong agar usaha kecil bermitra dengan perusahaan skala besar. Jika tidak, maka akan tertinggal jauh.

Bermitra dengan pihak swasta adalah solusi paling realistis untuk mengurangi beban pemerintah dalam melakukan pembinaan sekaligus pemberdayaan UMKM. Sementara bagi swasta skala besar, kemitraan dengan usaha kecil akan menguntungkan karena bisa melakukan efisiensi karena menambah sumber daya manusia sarat dengan biaya tinggi.

Jadi, kemitraan ini benar-benar menjadi solusi hubungan industrial yang win-win bagi keduanya dimana pada satu sisi perusahaan besar butuh efisiensi, sedangkan di sisi lain yaitu sektor UMKM membutuhkan bimbingan. Kedua, KPPU akan mendorong agar kemitraan usaha besar dan kecil bisa saling menguntungkan.

Dari dua target tersebut diharapkan KPPU dapat memberikan warna kemitraan yang ada saat ini. Karena sesungguhnya kedua target itu merupakan pola pencegahan atas tindakan eksploitasi pelaku usaha besar terhadap UMKM dengan mengedepankan edukasi sehingga terbuka wawasan tentang pentingnya sinergi yang saling menguntungkan guna mempercepat pertumbuhan bisnis. Sebab, pola-pola kemitraan yang ada saat ini tergolong masih belum seimbang, dimana posisi tawar usaha kecil lemah sehingga masih ada kecenderungan eksploitasi oleh palaku usaha skala besar. (*)

Komentar Anda
8 recommended
comments icon 0 comments
161 views
bookmark icon

Write a comment...