LPS-OJK Tingkatkan Kerjasama dan Koordinasi


Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas kedua lembaga.

OJK merupakan regulator/otoritas yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan LPS merupakan regulator/otoritas yang memiliki fungsi menyelenggarakan program penjaminan simpanan nasabah bank dan melakukan resolusi bank.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara LPS dan OJK ini ditandai dengan penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman antara Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner LPS dengan Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, yang dilakukan pada Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Senin (28/1).

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, pembaharuan nota kesepahaman bertujuan meningkatkan efektivitas kerja sama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas OJK dan LPS.

“Kerjasama ini juga sebagai langkah penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan,” ujarnya, usai penandatanganan MoU.

Adapun Sejumlah pembaruan dalam nota kesepahaman OJK – LPS adalah peningkatan koordinasi antara OJK dan LPS, antara lain dalam rangka; penanganan bank sistemik, penyelesaian bank selain bank sistemik, pendirian dan pengakhiran bank perantara, serta penanganan atau penyelesaian bank dengan status “Tbk” dan penerbitan surat berharga.

Kemudian, penanganan bank sistemik yang diserahkan oleh KSSK kepada LPS berdasarkan UU LPS dan UU PPKSK. Selanjutnya, LPS dapat melakukan due diligence, baik Bank Sistemik atau Bank Selain Bank Sistemik yang berstatus Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI), dengan syarat dan kondisi tertentu. Setelah itu,meningkatkan cakupan pertukaran data dan informasi dengan lebih komprehensif.

Dalam MoU tersebut juga disepakati melakukan percepatan jangka waktu penyampaian informasi antara OJK dan LPS terkait bank sistemik dan bank selain nank sistemik, baik dalam status BDPI dan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK).

Selanjutnya, pemberian dukungan OJK kepada LPS dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan. “Kami juga sepakat untuk membentuk forum koordinasi, dalam rangka memperlancar pertukaran informasi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing instansi,” tambah Wimboh Santosa, Ketua Dewan Komisioner OJK.

 

Komentar Anda
6 recommended
comments icon 0 comments
10 views
bookmark icon

Write a comment...