MENGATASI IMPOR DAN PASOKAN HOLTIKULTURA DENGAN PENDEKATAN STANDARISASI ~ Oleh: Denny Wahyudhi


Persoalan holtikultura di tanah air beberapa waktu lalu, di sisi lain dapat dikaitkan dengan pentingnya penerapan standardisasi di Indonesia. Dua peristiwa yakni ketika Amerika Serikat menggugat Indonesia ke WTO lantaran kebijakan pengaturan impor holtikultura Indonesia dianggap tidak sejalan dengan ketentuan WTO. Kedua, ketika China memblokade 4 produk Indonesia yakni salak, manggis, alpukat, dan sarang burung wallet. Dengan alasan, produk manggis Indonesia mengandung hama tanaman dan logam berat yang melebihi ketentuan China.
 
Hal tersebut, bisa ditarik benang merah, betapa pentingnya jaminan mutu produk holtikultura kita sebelum diekspor ke negara lain maupun untuk dipasarkan di dalam negeri. Sejalan dengan semangat yang digariskan oleh WTO yang sejatinya mengarah pada perdagangan bebas, tampaknya upaya untuk melindungi produk dalam negeri melalui hambatan teknis untuk produk impor, masih sulit diterima.
 
Kegagalan dalam proses negosiasi antara satu negara dengan negara lain yang dirugikan, dikhawatirkan bisa terjadi tindakan pembalasan dengan memproteksi produk lain yang diekspor Indonesia. Atau jika produk dalam negeri gagal memenuhi permintaan pasar domestik akibatnya yang terjadi adalah pasar menjadi kebingunan karena ketiadaan stok.
 
Namun demikian, tetap saja harus memperhatikan aturan WTO selagi kita masih mendatangani perjanjian dengan Organisasi Perdagangan Dunia itu. Ini  telah diatur dalam Artikel 2 dan Lampiran 3 dalam WTO, Artikel 3 dalam GATT. Sebagaimana diketahui, Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO pada tahun 1995 setelah adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO.
 
Untuk menghindari terjadinya dispute/sengketa akibat dari suatu kebijakan, aturan WTO pun sudah memberikan rambu-rambunya, diantaranya kewajiban menotifikasi kepada seluruh anggota WTO guna mendapatkan tanggapan. Sejatinya, selama notifikasi berlangsung, regulasi belum bisa efektif diberlakukan. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada anggota WTO memberikan respon/tanggapan. Hal ini pada prinsipnya untuk menghindari dispute atau gugatan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi.
 
Di sisi lain, kelangkaan produk karena impor menjadi terbatas, sedangkan pasokan dalam negeri tidak mampu memenuhinya, pada dasarnya hal ini tidak perlu terjadi. Indonesia yang terkenal dengan negara agraris dan potensi besar dalam pengembangan teknologi sektor pertanian, bisa menggunakan pendekatan mutu atau standardisasi yang memungkinkan terjadinya hilirisasi industri pertanian. Prinsip dasar standardisasi adalah menjamin kualitas dan daya saing harga, dengan produksi massal tentu harganya bisa jauh lebih murah dan merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi.
 
Secara teori, manfaat standardisasi bagi produsen diantaranya mengurangi peralatan serta waktu persiapan pada lini produksi; memungkinkan pengadaan bahan baku; mengurangi persediaan dan sisa material, komponen dan produk akhir; atau mendorong tercapainya produktifitas yang lebih tinggi dan mengurangi kesalahan pada produk. (BSN,2009).
 
Maka standardisasi produk holtukultura sejak dari persiapan tanam hingga panen, diharapkan bisa mendongkrak daya saing produk holtikultura nasional. Jika persyaratan mutu yang “secara halus” dijadikan barrier bagi produk yang tidak memenuhi syarat tidak boleh masuk ke Indonesia, hal ini bisa membantu dalam proses negosiasi dengan negara importir dengan alasan K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan). Sudah menjadi hal umum, keamanan pangan termasuk produk holtikultura menjadi aturan ketat di negara-negara maju. Misalnya seperti negara di Uni Eropa atau Jepang, sangat ketat dalam ketentuan keamanan pangan dan pelabelannya.
 
Untuk hal ini memang butuh komitmen kuat dan kesadaran akan mutu terutama di kalangan petani dalam memproduksi holtikultura sesuai standar. Seyogyanya pemerintah memberikan bimbingan kepada petani dalam memproduksi sesuai dengan standar. Standardisasi dimulai dari proses tanam hingga panen, produksi lebih terarah, kualitas hasil produk lebih terjamin dan harganya pun seharusnya bisa bersaing (dengan logika produksi massal).
 
Bahkan, jika diperlukan pun, pemerintah bisa saja memproteksi produk impor agar sesuai sesuai mutu dengan memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk holtikultura. Sehingga produk-produk impor yang tidak sesuai dengan SNI, tidak dapat masuk. Dan pemerintah bisa melakukan pengawasan dan bertindak tegas jika ditemukan ada produk yang melanggar ketentuan dalam regulasi teknis tersebut.
 
Sejauh ini, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan SNI sejumlah 7394 (Jan 2013), diantaranya terdapat 715 SNI terkait bidang pertanian dan 1090 SNI terkait bidang teknologi pangan. Masih banyak SNI untuk produk holtikultura yang perlu dikembangkan dan ini membutuhkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan untuk merumuskan SNI. Namun demikian, sebaiknya secara bertahap, SNI yang sudah ditetapkan dapat diterapkan dengan baik.
 
SNI yang telah ditetapkan, diantaranya SNI 01-3168: 1992, Alpokat; SNI 3167:2009, Salak; SNI 3211:2009, Manggis; dan lain-lain. Seperti SNI Salak dan SNI Manggis sudah cukup baik diterapkan karena SNI ini sudah mengacu pada beberapa standar CODEX (Organisasi Standar Pangan Dunia) dimana didalamnya terdapat batas maksimun cemaran logam berat.
 
SNI Salak mengatur tentang mutu, ukuran, toleransi, penampilan, pengemasan, pelabelan, rekomendasi dan higienis pada buah salak (Sallaca edulis Reinw.). Standar ini berlaku untuk varietas komersial salak dari famili Palmae yang dipasarkan untuk konsumsi segar setelah penanganan dan pengemasan. Salak untuk kebutuhan industri/olahan tidak termasuk dalam standar ini. Untuk semua kelas buah, ketentuan minimum yang harus dipenuhi antara lain adalah: utuh, padat (firm), penampilan segar, layak dikonsumsi, bersih, bebas dari hama dan penyakit, bebas dari kerusakan akibat temperatur rendah dan atau tinggi, bebas dari kelembaban eksternal yang abnormal kecuali pengembunan sesaat setelah pemindahan dari tempat penyimpanan dingin, bebas dari aroma dan rasa asing, bila disajikan dalam bentuk tandan, panjang tandan maksimum 5 cm, memiliki tingkat kematangan yang cukup.

Seperti halnya SNI Salah, SNI Manggis mempunyai persyaratan minimum yang harus dipenuhi yang mengatur tentang mutu, ukuran, toleransi, penampilan, pengemasan, pelabelan, rekomendasi dan higienis pada buah manggis (Garcinia mangostana L.).. Dalam kedua standar diatas diatur ketentuan batas maksimum cemaran logam berat pada buah (mg/kg) yaitu: Arsen (As) 0,25, Kadmium (Cd) 0,2, Merkuri (Hg) 0,03, Timbal (Pb) 0,5 dan Timah (Sn) 40.
 
Dengan begitu, seperti halnya penolakan 4 produk Indonesia oleh China, kemungkinan tidak akan terjadi seperti saat ini dimana China tidak memiliki alasan kuat untuk menolak produk manggis, misalnya, karena produk kita sudah memenuhi syarat jaminan mutu. Di sisi lain, produk kita yang berkualitas dan bisa diproduksi secara lebih banyak/massal, setidaknya bisa menandingi produk impor yang beredar di pasar dalam negeri.
 
Sudah saatnya kita memiliki nilai tawar/bargaining dengan negara lain. Singkat kata, filosofi bahwa standardisasi dapat mendorong proses produksi massal sekaligus memberikan jaminan kualitas dan mendorong daya saing, dapat menjadi pegangan dan pendekatan dalam memproduksi produk holtikultura.

Penulis adalah Pemerhati Mutu dan Standardisasi, Alumni Magister Ilmu Komunikasi UI

Komentar Anda
3 recommended
comments icon 0 comments
157 views
bookmark icon

Write a comment...