Pasca Sarjana Universitas Sahid Gelar Seminar Industri Hulu Migas


Jakarta – Sekolah  Pasca Sarjana Universitas Sahid Jakarta menggelar Seminar nasional bertajuk Industri Hulu Migas dari Perspektif Ekonomi, Lindungan Lingkungan, dan Sorotan Media, di Puri Ratna Hotel Grand  Sahid, Jakarta, Sabtu, (16/02/2019).

Hadir sebagai pembicara, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer, Wahyu Muryadi, Forum Pemred & Tempo Group,Prof. Dr. Ir. Kholil, M.Kom., Ahli Lingkungan dan Direktur Pascasarjana Usahid dan Kepala Divisi Formalitas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Didik Setyadi.

Direktur Pasca Sarjana Univesitas Sahid Jakarta, Prof. Dr. Ir. Kholil, M.Kom, mengatakan, masalah komunikasi masih menjadi problem besar bagi semua institusi pemerintah termasuk SKK Migas dalam melaksanakan kegiatannya. Menurutnya, banyak hasil-hasil positif dan prestasi yang dikerjakan oleh sebuah instasi, termasuk SKK Migas  tidak terangkat ke publik.

“Karena komunikasinya salah, masyarakat jadi bisa salah juga presepsinya,” ujarnya.

Senada dengan Prof Kholil, praktisi media Tempo, Wahyu Muryadi dalam paparannya mencontohkan berita tetang keberhasilan SKK Migas mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 dari BSN tentang Manajemen Anti Penyuapan. Namun, berita yang masuk kategori good news ini porsi pemberitaanya terasa kurang.

“Apa persoalannya sehingga porsi pemberitaanya kurang?  tidak menarik?, apakah ada sesuatu sehingga pesan ini tidak sampai kepada pers. Apakah dari para pejabat humas SKK Migas kurang aktif,” ungkap Wahyu.

Menurut Wahyu, dalam konteks meliput, media masa memang harus patuh pada “kredo” atau akidah jurnalisme,  bad news is good news, good news is no news.

“Tapi jangan salah paham dulu, dengan mengungkap yang “bad” akan menjadi pembelajaran bagi kita agar kita bisa lebih baik lagi,”jelasnya.

Sementara Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik Setyadi mengungkapkan SKK Migas telah menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan migas lantaran tidak bisa lagi menjadi sumber penerimaan negara seperti dahulu yang bisa menopang APBN diatas 60%.

Paradigma SKK Migas telah bergeser, minyak dan gas bumi tidak lagi sebagai penerimaan Negara tetapi sebagai ketahanan energy kedepan.

“Saat ini produksi migas tidak pernah menyentuh angka 800 ribu barel perhari. Kita sudah mati-matian diangka 750-760 barel perhari, sementara konsumsi migas yang melonjak dulu hanya 400 sd 600 ribu barel kini sudah mencapai 1,6 juta barel perhari,  kita punya defisit yang begitu besar,” ujarnya.

Menyoroti masalah defisit produksi minyak bumi ini, Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro menekankan pentingnya political will dari pemerintah. Alasannya, untuk mencapai lifting minyak 800 ribu barel perhari perlu biaya yang besar.

“Solusinya harus ada political will dari pemerintah, kalo pemerintahnya mau bergerak bersama atau kita tergantung pihak asing,” katanya.

Lebih lanjut Komaidi  mengungkapkan, cadangan minyak Indonesia masih cukup besar. Dari data SKK Migas dan ekplorasi, Indonesia masih memiliki cadangan minyak bumi sebanya 80 milyar barel. Tetapi untuk menkonversi menjadi proventmenurutnya, tidak sederhana.

“Apa lagi sekarang cadangan minyak bumi itu ada di laut dalam, di Indonesia timur, yang tentu secara tehnologi, modal dan infrastruktur membutuhkan biaya yang lebih besar.” katanya.

“Tugas teman-teman SKK Migas cukup karena harus menjaga penurunan  sementara untuk produksi, cadangan harus meningkat, untuk meningkatkan cadangan harus explorasi, nah ekplorasi ini biayanya tinggi,” tambahnya.

Pentingnya Politik Ekologi

Seminar nasional yang merupakan rangkain kegiatan Dies Natalis Pasca Sarjana Usahid ke 22 ini juga menyoroti masalah Lindungan Lingkungan.
Prof Kholil yang juga pemerhati lingkungan hidup menuturkan pemerintah seharusnya bisa lebih menerapkan politik ekologi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintahn harus menjadikan ekologi sebagai intrumen penting dalam pengambilan kebijakan.

Dia mencontohan, politik ekologi bisa diterapkan salah satunya pada pemilihan kepala daerah. Karena, saat ini belum banyak kepala daerah yang menekankan politik ekologi dalam kebijakannya.

“Apakah seorang calon kepada daerah punya misi untuk environmental sustainability atau tidak, misalnya,” ujar Prof Kholil.

Lebih lanjut Prof Kholil menekankan pada pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang peduli lingkungan dan tidak hanya soal ekonomi saja.
Pengelolaan sumber daya alam harus berbasis tiga hal, ekonomi, sosial dan juga lingkungan.

“Jadi tidak boleh lingkungan itu diabaikan. Sekarang ini penekanannya hanya pada ekonomi saja, sehingga lingkungan dikorbankan, sehingga pasca pengelolaan, lahan bekas, tidak bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu 30 tahun, itu sulit, dan saya kira ini yang harus dirubah,” ungkapnya.

“Kita ini diberi kekayaan alam yang sangat luar biasa, kalo ini dikelola dengan baik saya yakin masyarakat akan sejahtera,” tambahnya.

Khusus bagi para akademisi, menurut Prof Kholil, dari seminar tersebut ada beberapa isu yang menarik yang bisa diangkat sebagai topik penelitian lebih dalam baik untuk tesis maupun doktoral.

“Kami berharap dari seminar ini, para mahasiswa pasca sajana maupun doktoral bisa menggali lebih dalam lagi dan menghasilkan rekomendasi yang betul-betul scientific approach dan power full bagi pemerintah, sehingga bisa bermanfaat besar bagi masyarakat,”pungkasnya.

Komentar Anda
comments icon 0 comments
13 views
bookmark icon

Write a comment...