GAPASDAP Minta Pertamina Transparan Soal Hitungan BBM Subsidi


Jakarta — Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta Pertamina dan pemerintah transparan soal perhitungan kuota BBM bersubsidi yang didistribusikan ke anggotanya.

Menurut Sekjen Gapasdap, Aminuddin Rifai, dengan tidak transparannya perhitungan kuota BBM bersubsidi yang dari Pertamina, sekarang ini operator kapal anggota Gapasdap di beberapa lintas penyeberangan harus menanggung risiko kerugian dan membayar selisih pembayaran BBM bersubdisi tersebut dengan harga keekonomian.

“Hari ini, persoalan itu muncul, di Padangbai (Bali)-Lembar (NTB) dan di Kayangan (Lombok Timur)-Poto Tano (Sumbawa). Hasil audit BPK terhadap Pertamina sebagai tempat pendistribusian (BBM bersubsidi), ada selisih pemakaian BBM terhadap operator kapal. Selisihnya ditanggung operator kapal dengan harga keekonomian, bukan harga subsisidi,” ungkap Aminuddin.

Dia meminta kepada pemerintah untuk sama-sama berdiskusi kembali mengenai bagaimana rumus yang dipakai dan bagaimana cara pendistribusian BBM bersubsidi tersebut kepada operator kapal penyeberangan.

“Persoalan seperti ini setiap tahun terus berkelanjutan tanpa ada solusi. Kalau (operator kapal) mengeluarkan uang Rp200 juta-Rp300 juta per tahun kan luar biasa. Seolah-olah operator kapal memakai BBM bersubsidi semaunya, di luar prosedur. Sehingga, ketika begitu ada pemeriksaan, operator kapal yang menanggung. Padahal kalau kuota itu terbuka rumusnya, dan sama-sama kita tahu informasi mengenai rumusnya, hal seperti ini tidak akan terjadi,” tegas Aminuddin.

Menurut Aminuddin, kapal-kapal angkutan penyeberangan mendapat BBM bersubsidi yang kuotanya disusun bersama-sama dengan Gapasdap, BPH Migas, dan stakeholders lain termasuk Direktorat Perhubungan Darat. Mengingat anggaran BBM bersubsidi anggarannya berasal dari pemerintah, maka ada kewajiban dari Pertamina sebagai TBBM (tempat banker bahan bakar minyak ) untuk mendistribusikannya kepada operator kapal. BPH Migas menurutnya membuat suatu aturan penetapan kuota BBM bersubsidi per wilayah dan kewenangan distribusinya diberikan kepada Pertamina.

Menurut Aminuddin, seharusnya setiap pelabuhan, sesuai UU Pelayaran, pengelola pelabuhan harus menyiapkan tanki untuk pendistribusian BBM ke setiap kapal. Sayang, masih banyak pelabuhan tidak punya bankring karena fasilitas tersebut tidak disiapkan pengelola pelabuhan. Hal itu kemudian yang membuat operator kapal penyeberangan ini menebus BBM bersubsidi ke Pertamina secara manual.

“Ini yang menjadi persoalan terus menerus. Kami coba bersurat, karena ada anggota Gapasdap yang sudah menerima surat tagihan dari Pertamina atas temuan BPK. Seharusnya, secara risiko, Pertamina sebagai TBBM besar yang mendistribusikan BBM bersubsidi yang bertanggungjawab. Karena prosedural pengambilan BBM bersubisidi itu semua operator kapal mengikuti aturan yang ada,” pungkas Aminuddin. (Deni)

Komentar Anda
3 recommended
comments icon 0 comments
1 view
bookmark icon

Write a comment...